INILAH.COM, Bandung - Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat
menyatakan, negara berbuat kesalahan karena telah melakukan pembiaran
terhadap nasib Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga kementerian itu
dikesankan sebagai institusi terkorup.
"Hal itu sungguh memilukan. Sebab, di tengah upaya Kementerian Agama melakukan bersih-bersih, di sisi lain ada pihak tertentu menuding kementerian tersebut justru dinilai sebagai yang terkorup, " kata Bahrul ketika memberi sambutan pada peresmian Gedung Kementerian Agama Bandung Barat, di Bandung.
Pada peresmian tersebut nampak hadir Kanwil Kemenag Jabar, H. Syaeroji, Kepala Kantor Kemenag Bandung Barat, H. Imron dan sejumlah pejabat di daerah tersebut.
Bahrul menyatakan prihatin atas tudingan dari berbagai pihak bahwa Kementerian Agama tidak berbuat banyak dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dan terkait dengan tudingan penghulu yang menerima dana atau sumbangan seusai nikah sebagai perbuatan gratifikasi, ia menjelaskan, sejatinya kesalahan itu bukan terletak pada penghulu. Tugas penghulu hanya mencatat, bukan memberi khutbah nikah dan membaca doa.
Ketika penghulu bertugas ke luar, dia diberi beban banyak. Bahkan mengatur pernikahan mulai acara ritual hingga selesai. Perkawinan memang merupakan peristiwa khusus bagi seseorang dan jika tanpa penghulu yang mengatur dianggap dapat mengurangi nilai sakral.
Di sisi lain ia pun menegaskan, sesungguhnya negara telah melakukan pembiaran terhadap KUA dan penghulu. Sebab, bertahun-tahun negara membangun KUA tetapi tidak pernah diberi biaya. Baru pada 2006 ada bantuan untuk KUA sebesar Rp30 ribu bagi yang menikah di KUA.
"Membangun kantor, tetapi tak diberi dana operasional," katanya, dan menambahkan bahwa pernyataan itu sekaligus sebagai curahan hati terhadap kegalauan yang dihadapi para petugas di KUA.
Menghadapi persoalan itu, Bahrul mengatakan, apakah sekarang masyarakat sudah siap menikahkan anaknya di KUA. "Nikah di hari dan jam kerja yang berlaku. Jika Kemenag tak ingin dinilai melakukan korupsi tentu menikah, tentu menikah di KUA sangat membantu.
Tetapi di sisi lain, ternyata masyarakat tak menginginkan itu. Masih banyak anggota keluarga meminta agar penghulu datang dan menikahkan anak mereka di gedung atau di kediamannya, katanya.
Kemenag sudah memiliki opsi. Nikah di KUA atau memberi dana operasional kepada KUA. Penghulu diberi dana operasional sehingga ke depan tidak ada lagi label menempel di Kemenag sebagai institusi terkorup, katanya.
Jika pemerintah tidak menyediakan dana operasional, dapat nikah di KUA. Itu berarti sama seperti berlaku di jaman Belanda. Tetapi, kata Bahrul, apakah masyarakat sudah siap. Jika tidak siap, jangan salahkan penghulu menerima imbalan dan jangan dianggap sebagai gratifikasi.
Ia menambahkan, untuk biaya operasional KUA, pihaknya akan membahas masalah ini bersama Kementerian Keuangan.
"Untuk tahap ini, dalam waktu dekat akan dibicarakan di eselon I dulu," tambahnya. ant [ito]
"Hal itu sungguh memilukan. Sebab, di tengah upaya Kementerian Agama melakukan bersih-bersih, di sisi lain ada pihak tertentu menuding kementerian tersebut justru dinilai sebagai yang terkorup, " kata Bahrul ketika memberi sambutan pada peresmian Gedung Kementerian Agama Bandung Barat, di Bandung.
Pada peresmian tersebut nampak hadir Kanwil Kemenag Jabar, H. Syaeroji, Kepala Kantor Kemenag Bandung Barat, H. Imron dan sejumlah pejabat di daerah tersebut.
Bahrul menyatakan prihatin atas tudingan dari berbagai pihak bahwa Kementerian Agama tidak berbuat banyak dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dan terkait dengan tudingan penghulu yang menerima dana atau sumbangan seusai nikah sebagai perbuatan gratifikasi, ia menjelaskan, sejatinya kesalahan itu bukan terletak pada penghulu. Tugas penghulu hanya mencatat, bukan memberi khutbah nikah dan membaca doa.
Ketika penghulu bertugas ke luar, dia diberi beban banyak. Bahkan mengatur pernikahan mulai acara ritual hingga selesai. Perkawinan memang merupakan peristiwa khusus bagi seseorang dan jika tanpa penghulu yang mengatur dianggap dapat mengurangi nilai sakral.
Di sisi lain ia pun menegaskan, sesungguhnya negara telah melakukan pembiaran terhadap KUA dan penghulu. Sebab, bertahun-tahun negara membangun KUA tetapi tidak pernah diberi biaya. Baru pada 2006 ada bantuan untuk KUA sebesar Rp30 ribu bagi yang menikah di KUA.
"Membangun kantor, tetapi tak diberi dana operasional," katanya, dan menambahkan bahwa pernyataan itu sekaligus sebagai curahan hati terhadap kegalauan yang dihadapi para petugas di KUA.
Menghadapi persoalan itu, Bahrul mengatakan, apakah sekarang masyarakat sudah siap menikahkan anaknya di KUA. "Nikah di hari dan jam kerja yang berlaku. Jika Kemenag tak ingin dinilai melakukan korupsi tentu menikah, tentu menikah di KUA sangat membantu.
Tetapi di sisi lain, ternyata masyarakat tak menginginkan itu. Masih banyak anggota keluarga meminta agar penghulu datang dan menikahkan anak mereka di gedung atau di kediamannya, katanya.
Kemenag sudah memiliki opsi. Nikah di KUA atau memberi dana operasional kepada KUA. Penghulu diberi dana operasional sehingga ke depan tidak ada lagi label menempel di Kemenag sebagai institusi terkorup, katanya.
Jika pemerintah tidak menyediakan dana operasional, dapat nikah di KUA. Itu berarti sama seperti berlaku di jaman Belanda. Tetapi, kata Bahrul, apakah masyarakat sudah siap. Jika tidak siap, jangan salahkan penghulu menerima imbalan dan jangan dianggap sebagai gratifikasi.
Ia menambahkan, untuk biaya operasional KUA, pihaknya akan membahas masalah ini bersama Kementerian Keuangan.
"Untuk tahap ini, dalam waktu dekat akan dibicarakan di eselon I dulu," tambahnya. ant [ito]
Posting Komentar